Sabtu, 24 September 2016

Sawit dan Perjalanan Konflik Agraria




Oleh : Arrizal Fathurohman

Kelapa sawit atau dalam bahasa ilmiahnya adalah Elaeis guimensis berdasarkan penelitian dapat dipergunakan sebagai energy terbarukan yang dikenal dengan nama biofuel, selain itu hasil dari sawit lainnya dapat berupa margarin, minyak goreng, berbagai produk mulai dari shampoo dan kuteks yang membutuhkan sawit sebagai bahan baku, maka dari itu tak heran sawit menjadi salah satu  komoditi ekspor terbesar Indonesia.Sawit sebagai salah satu komoditi terbesar ekspor Indonesia dalam perjalanannya terdapat banyak masalah, terutama mengenai konflik agraria, berdasarkan data yang dihimpun oleh KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) konflik agrariapada sektor perkebunan pada 2015 seluas 302.536 hektar, menurut Irwan Nurdin seketaris Jendral KPA konflik perkebunan terbanyak terjadi di Riau akibat permasalahan persawitan. 

            Mengulas sejarah konflik sawit yang seakan tak pernah terselesaikan, ada baiknya kita mengetahui mengenai perkembangan sawit dari zaman ke zaman. Kelapa sawit didatangkan pada tahun 1869 oleh maskapai dagang Belanda atau VOC, dengan membawa empat bibit kelapa sawit ke  Hindia yang lalu ditanami di Kebun Raya Bogor, menjelang akhir abad 19 VOC mengubah paradigma bisnis mereka ke sektor perkebunan yang lalu dituangkan dalam agrarisch wet pada tahun 1870, tahun 1911 di sungai Liput, Aceh, dan Pulu Radja, Asahan seorang pengusaha Belgia bernama Hallet mendirikan perusahaan Sungai Liput Cuultur Maatschappij ini merupakan awal mula industry sawit di Indonesia. Bisnis kelapa sawit sempat mati pada masa penjajahan Jepang dikarenakan lebih memilih untuk focus pada tanaman pangan seperti padi dan ganyong, sehingga pada masa itu banyak lahan perkebunan sawit yang menjadi tak terurus  dan tak jarang kembali menjadi hutan 

Setelah Indonesia merdeka, perjalanan kelapa sawit masih dalam suasana kelam, kebun-kebun yang tak terurus tersebut menjadi lahan rebutan para lascar pada waktu itu, pada agresi militer Belanda I tahun 1947 kebun-kebun tersebut kembali diambil alih oleh Belanda dan menyerahkannya pada perusahaan-perusahaan asing yang menjadi pemilik kebun tersebut sebelum Perang Dunia II, tahun 1957 terjadi nasionalisasi perusahaan besar-besaran di Indonesia, tak terkecuali perusahaan sawit ini.Selanjutnya kurun waktu 1970-an pemerintah orde baru mulai merehabilitasi lahan-lahan kelapa sawit, tetapi menjadi sebuah kontradiksi ketika kondisi pada waktu itu sawit bukanlah  komoditi yang diminati perusahan-perusahaan karena pengaruh bonanza yang sedang dinikmati Indonesia, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah orde baru menjalankan suatu program yang dikenal dengan PIR (Perkebunan Inti Rakyat), suatu program yang pada pelaksanannya bekerja sama dengan Bank Dunia melalui program Nucleus Smallholder (NES), prinsip PIR ini memakai sistem kemitraan antara perkebunan besar dan petani rakyat, merasa kurang dengan program ini pemerintah lalu membuat program tambahan dengan sebutan PIR-Trans yaitu program transmigrasi bagi ratusan ribu orang dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara, diberangkatkan menuju hutan-hutan di Sumatera-Kalimantan-Sulawesi untuk membuka lahan sawit di daerah-daerah tersebut dengan jatah masing-masing keluarga sebesar 2 hektare. Program ini terbilang sukses meningkatkan gairah akan persawitan terbukti seluas 566.346 ha (kebun inti 167.702ha, kebun plasma 398.644 ha) telah dibuka di 11 provinsi.

Dari program inilah konflik-konflik dimulai, letupan konflik antara transmigran dengan warga local atau sesama warga local mulai bermunculan. Perampasanterhadap hak ulayat adat dilakukan oleh pemerintah, sedangkan para transmigran ini tidak tahu menahu mengenai asal usul tanah yang mereka duduki sehingga timbulah konflik diantara warga lokal dan pendatang, konflik di Mesuji Lampung pada kurun tahun 2010-2011 dapat dijadikan contoh sebagai imbas program pemerintah tersebut. Selain itu konflik antara pengusaha dan warga local juga tak dapat dihindarkan, perusahaan-perusahaan sawit besar kadangkala melakukan penindasan kepada warga local, bermula dari kerjasama kemitraan dengan pola petani menyediakan lahan dan pemodal besar menanami sawit seringkali menimbulkan konflik agraria karena pembagian keuntungan diantara keduanya sungguh-sungguh menghisap warga local , belum lagi perampasan hak-hak masyarakat adat oleh perusahaan-perusahaan besar, dalam kondisi seperti ini pemerintah yang seharusnya dihaapkan hadir untuk membela rakyatnya malah seakan angkat tangan dan kadangkala tak peduli dengan permasalahan ini.

Konflik-konflik yang terjadi , bila kita melihat waktu terjadinya, di Indonesia pada waktu itusudah menerapkan UUPA . Oleh karena itu pelanggaran-pelanggaran seperti itu dan yang masih terjadi hingga detik ini sebenarnya terdapat beberapa hal yangbertentangan dengan ketentuan dan politik hukum dalam UU tersebut. Pertama, mengenai asas larangan pemerasan orang oleh orang lain yang dimuat dalam pasal 11 UUPA yang  mengatur mengenai perlindungan ekonomi lemah (golongan rakyat), peristiwa yang menimpa Ali Badi pada tahun 2008 Warga Desa Runtu,Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Barat yang dimuat dalam catatan tempo institute dan Sawit Watch melaporkan bahwa perusahaan berinisial SSS dengan dibantu oleh pemerintah desa setempat meratakan lahan pertaniannya bersama dengan kelompok tani beliau yang berjumlah 49 orang, saat beliau menemui pemerintah setempat untuk mendapatkan pembelaan, tetapi yang didapat justru pernyataan bahwa tanah tersebut masuk Hak Guna Operasi PT SSS.Kedua, mengenai peampasan hak-hak ulayat adat, seperti halnya ketika warga masyarakat adat setempat dilaporkan kepada polisi hutan atau pihak berwenang lainnya dengan tuduhan mencuri hasil kebun, padahal menurut pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dimaksud hak ulayat pada intinya adalah kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat adat disuatu wilayah tertentu untuk mengelola dan mengambil manfaat dari sumber daya alam di wilayah tersebut, ditambah lagi pembohongan oleh perusahaan mengenai HGU (Hak Guna Usaha) yang seringkali diperpanjang dengan tidak melihat aturan baku dari UUPA, seperti halnya masyarakat Sanggau, Kalimantan Barat yang diakal-akali oleh perusahaan mengenai peminjaman tanah selama 25 tahun, lalu dibuat sertifikasi HGU (Hak Guna Usaha) berjangka 35 tahun lalu diperpanjang lagi selama 60 tahun sehingga menjadi 95 tahun, dan yang paling parah tanah yang bersertifikasi HGU terebut dijual ke perusahaan lain, sehingga tanah tersebut jatuh ketangan orang asing yang warga setempat tak tahu menahu mengenai hal tersebut, pada 1985 mereka menyerahkan 718 hektare untuk program PIR-trans, lalu lahan yang kembali hanya 243 ha pun dan itupun masih kredit.

Itulah dua masalah masalah yang masih membelenggu masyarakat Indonesia dan membuat UUPA masih belum berjalan dengan efektif hingga saat ini, sehingga permasalahan agraria seakan tak pernah ada habisnya. UUPA sebagai sebuah cita-cita dan politik hukum dalam pembaharuan agraria seakan hanya sebatas pemanis untuk melagengkan eksploitasi atas nama pembangunan, peraturan pendukung yang merupakan amanat dari UUPA hingga saat ini masih banyak yang menjadi pekerjaan yang tak terselesaikan, belum lagi ketidak sinkronan antara cita-cita dan politik hukum UUPA dengan peraturan-peraturan baru yang akhir-akhir ini dibuat yang justru melagengkan penghisapan atas tanah. Semoga tulisan ini dapat menjadi rekleksi atas kontradiksi yang terjadi selama ini atas nama pembangunan.

Senin, 11 Juli 2016

Mencari Kepentingan Organisasi Eksternal di dalam Organisasi Internal Kampus

           Oleh : Robbyansyah Abdullah

       Mungkin hal ini agak sedikit sensitif untuk disinggung , namun bukanlah menjadi hal yang tabu untuk dibahas karena semakin aneh ketika adaya kepentingan dalam kepentingan didalam sebuah perkumplan yang mengatasnamkan tujuan yang sama.

     Organisasi menurut ahli Stoner ialah “suatu pola hubungan – hubungan yang melalui mana orang- orang dibawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama “ dan ada pula yang mengumukakan bahwa “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk tujuan bersama”(james Dmonney) ,dan para ahli yang lain pun berpendapat tidak jauh berbeda bawasanya dalam sebuah organisasi harus mempunyai dua hal yang teramat penting yaitu tujuan dan kebersamaan.

   Namun ketika adanya tujuan bersama itu dicampur adukan dengan tujuan lain menjadi tercapai tujuan bersama itu??? Bagaikan sebuah organisasi tertentu yang dijadikan alat sebuah partai untuk politik dan pencitraan tertentu,maka yang dikorbankan bisa hancur tujuanya.

     Mahasiswa berkembang bisa dimana saja suatu kelompok mengahalangi anggotanya berkembang dikelompok lain maka kelompok tersebut bisa dikatakan menghalangi ham orang tersebut untuk belajar, dan yang perlu digaris bawahi  dampaknya untuk orang yang ingin mengikuti atas dasar kesukarelaan bukan paksaan.

        Hal yang berbeda jika ada instruksi dari organisasi tertentu untuk menjalankan kepentinganya dengan masuk kedalam organisasi lain dan mendominasi disana dan menyebabkan pecahnya organisasi tersebut dengan terbagi menjadi kelompok si A dan Si B, hal yang seperti itu menyebabkan adanya tujuan berbeda dalam suatu kebersamaan.

  Bisa dimaksudkan “loh itu mah tergantung orangnya masing-masing atas dasar apa bisa menjabarkan seperti itu” biasanya kalimat seperti ini akan dijadikan kambing hitam untuk menghindari kenyataan yang memang didepan mata,semua punya cara dalam Ad/Art untuk mencapai visi namun menghormati dan menghargai  pula Ad/Art organisasi lain, namun bisa dihindari oleh tingkat profesionalisme diri sendiri, dan komunikasi antar organisasi yang berkaitan dengan hal ini.

   Hal ini perlu dibahas karena ada istilah berat sebelah yang terkadang organisasi internal dijadikan batu loncatan organisasi eksternal untuk mencapai tujuan,yang diharapkan organisasi eksternal dan internal sama sama maju dan tercapai visi organisasi tersebut namun tidak mengorbankan salah satunya.

       Adanya komunikasi dan itikad yang baik maka visi organisasi eksternal maupun internal itu bisa tercapai dengan melaksanakan kegiatan acara bersama namun hal itu dapat dikatakan sangat langka pada saat sekarang ini terkait ego masing masing organisasi.

 Berpolitik silahkan namun berpolitiklah yang baik ,berorganisasi silahkan namun berorganisasilah yang baik mencapai tujuan silahkan namun dilakukan dengan cara yang benar dan baik ,Atur segala hal dan membuat prioritas yang seimbang terkadang pengertian dari masing masing ego adalah kunci untuk mencapai keharmonisan lingkungan kampus.

Senin, 06 Juni 2016

Pro Kontra Hukum Kebiri


Semakin maraknya pemberitaan tentang peristiwa pemerkosaan dan pencabulan dari para pelaku yang ditanyakan sikapnya sebagai seorang yang dikatakan manusia namun sikapnya dianggap lebih rendah dibanding hewan, Puncaknya, kabar tragis datang dari Bengkulu. Seorang anak di bawah umur diperkosa oleh 14 orang laki-laki, hingga meninggal dunia. Namun apa daya penanganan yang dilakukan pemerintah baru membuat sikap yang seolah tegas akibat dari pemberitaan yang mencuat dan keluarlah sebuah wacana tentang pemberatan hukuman bagi para pelaku pemerkosaan apalagi pemerkosaan dibawah umur  yaitu dengan hukuman kebiri.

Seolah Nasi sudah menjadi bubur baru Presiden Jokowi pun baru mengambil sikap dengan mempertimbangkan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Rancangan Perppu tersebut kini masuk dalam tahap finalisasi. Berbagai kementerian dan instansi terkait saat ini tengah melakukan sinkronisasi sehubungan dengan perancangan Perppu tersebut. Ada dua pasal dari UU No. 23 Tahun 2002 yang dianulir melalui racangan Perppu tersebut, yakni Pasal 81 dan Pasal 82. Keduanya merupakan pasal-pasal yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dan tindakan cabul terhadap anak.

Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Ancaman ini tidak hanya berlaku bagi orang yang memaksa melakukan persetubuhan dengan anak, tetapi juga yang membuat anak bersetubuh dengan orang lain. Hukuman pidana penjara yang bisa dijerat paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Selain itu, diancam pula dengan denda paling banyak Rp300 juta dan paling sedikit Rp60 juta. Sementara itu, di dalam rancangan Perppu tidak diatur mengenai ancaman denda minimal. Sedangkan denda maksimal dinaikan menjadi Rp5 miliar. Adapun pidana penjara paling lama tidak ada perbedaan, sedangkan pidana penjara paling singkat dinaikan menjadi sepuluh tahun.

Pemberatan hukuman di dalam rancangan Perppu juga berlaku bagi pelaku perbuatan cabul terhadap anak. Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 mengatur bahwa setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, bisa dipenjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Selain itu, dapat pula dikenakan denda paling banyak Rp300 juta dan paling sedikit Rp60 juta.

Di dalam rancangan Perppu, ancaman pidana paling singkat bertambah menjadi 5 tahun. Sedangkan ancaman pidana penjara paling lama tidak ada perubahan. Sementara itu, ancaman denda minimal juga tidak diatur seperti perubahan atas Pasal 81. Akan tetapi, denda maksimal bertambah menjadi paling banyak Rp5 miliar.  Selain memperberat hukuman penjara dan denda, rancangan Perppu juga mengatur pemberatan, baik bagi pelaku kekerasan seksual maupun perbuatan cabul terhadap anak. Pemberatan ini diberikan 1/3 dari ancaman pidana pokok. Adapun orang-orang yang terancam dengan pemberatan hukum adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang melakukan pidana tersebut. Selain itu, pemberatan hukuman juga diatur untuk pidana yang menimbulkan akibat tertentu. Secara limitatif disebutkan akibat-akibat yang menimbulkan pemberatan hukuman bagi pelaku. Akibat tersebut adalah jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Pelaku yang menimbulkan akibat yang diatur itu, diancam dengan pemberatan 1/3 dari ancaman pidana pokok. Tak hanya itu, pelaku juga diancam dengan pidana tambahan. Tak lain pidana tambahan yang ditentukan adalah kebiri kimia.


Menurut penjelasan rancangan Perppu itu, yang dimaksud dengan kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimiawi antiandrogen ke dalam tubuh pelaku. Cara yang ditempuh bisa melalui suntikan atau meminumkan pil khusus. Tujuannya, memperlemah hormon testosteron orang yang bersangkutan. Secara lebih detail, rancangan Perppu mengatur bahwa ancaman pidana tambahan berupa kebiri kimia paling lama sesuai dengan pidana pokok yang dijatuhkan. Diputus bersamaan dengan putusan akhir dan dilaksanakan bersamaan dengan pidana pokok. Namun, pidana tambahan ini dikecualikan bagi pelaku anak. Pelaksanaan pidana kebiri kimia tak sembarangan. Pidana tambahan ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang ditunjuk pemerintah sesuai dengan standar dan prosedur. Pelaksanaannya pun di bawah pengawasan secara berkala dari Kementerian Kesehatan. 

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang akan mengatur tentang sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual (Perppu Kebiri) bermasalah secara materiil maupun formil karena berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Sebagaimana diketahui, kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan terhadap YY menjadi sorotan publik beberapa pekan belakangan. Kasus itu telah menjadi perhatian serius Pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo. Tawaran Perppu tersebut, kata Fajri justru berpotensi melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip HAM dan demokrasi. Secara substansi, menurut dia, Perppu kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD 1945. "Selain itu, sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah hal kompleks yang tidak bisa serta merta hilang dengan mengebiri pelaku. Bahkan, kata Fajri di Negara Bagian California di Amerika Serikat, kebijakan sanksi kebiri atas pelaku kekerasan seksual mendapat kecaman setelah berjalan selama 20 tahun. Kritik terhadap sanksi kebiri didasari oleh beragam alasan. Mulai dari pemberlakuannya yang tidak membedakan usia pelaku dari anak sampai dewasa, hingga tidak efektifnya sanksi karena hanya akan berdampak pada pelaku yang sudah melakukan kekerasan seksual, bukan pada calon pelaku yang justru perbuatannya harus mampu dicegah
Ada kesalahan di dalam gadget ini