Oleh :
ANGGA AFRIANSHA.AR
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto
d/a Kampus Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto
Jl. HR Boenyamin, Grendeng, Purwokerto
Awalan
Hukum merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang dibuat untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan berkeadilan, setidaknya itulah yang dirumuskan oleh banyak pakar hukum. Konsep hukum yang demikian juga selalu bertahan dengan adanya perkembangan zaman, namun tidak dapat dipungkiri konsep hukum yang demikian mengandung banyak kelemahan, ini terkait dengan hukum sendiri yang dibentuk oleh penguasa. Permasalahan yang amat penting kiranya untuk dijadikan bahan kajian utamanya dalam filsafat hukum adalah dasar mengikatnya hukum.
Permasalah ini demikian pelik, karena setidaknya banyak sarjana beranggapan bahwa hukum mengikat karena dibentuk oleh penguasa, atau hukum mengikat karena memang sistemnya dibangung dengan prinsip pemaksaan.
Setidaknya, pengkajian terhadap dasar mengikatnya hukum hingga saat ini menjadi polemik yang demikian berkembang, pengkajian ini kemudian memunculkan banyak aliran hukum, dicontohkan dengan aliran positivisme yang menyatakan hukum mengikat karena dinormakan dalam peraturan perundang-undangan, atau pun aliran utilitarian yang menyatakan hukum mengikat karena manfaatnya untuk menjaga ketertiban. Mengenai mengikatnya hukum ini, ada juga ahli yang berpendapat bahwa hukum mengikat karena dibentuk oleh penguasa, salah satunya Kelsen menyatakan hukum mengikat karena dibentuk dalam sistem tatanan pemaksa oleh penguasa,[1] yang kemudian harus dimurnikan dari kepentingan politik.
Mengenai pemahaman dasar mengikatnya hukum, sepertinya menarik sekali dikaji dari perspektif Marx, ini mengingat Marx konsisten menyuarakan ideologi kelas yang begitu dianutnya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah seputar pengkajian dasar mengikatnya hukum dalam perspektif Marxian.
Filsafat Hukum Sebagai Bahan Kajian Mengikatnya Hukum
Filsafat adalah sebuah perenungan, setidaknya itu yang banyak dikatakan kaum akademisi, perenungan untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Filsafat adalah kecenderungan manusia pada kebijaksanaan, kecenderungan ini kemudian lebih ditonjolkan oleh para filsuf dengan menyajikan langkah metodis, namun demikian tiadalah satu pun langkah metodis yang dapat dijadikan pegangan baku untuk mengkaji sesuatu hal hingga sampai pada dataran hakikinya, oleh sebab itu dalam filsafat berlakulah ketentuan perenungan kebenaran yang dapat dilakukan dengan banyak cara.
Di dalam kehidupan hukum sendiri, terdapat sebuah kajian filosofis terhadap hukum, yaitu filsafat hukum. Filsafat hukum tugasnya adalah menjawab permasalahan yang paling substansial dalam hukum, salah satunya adalah menjawab pertanyaan apakah dasar mengikatnya hukum?
Dasar mengikatnya hukum dalam kajian filosofis dpat juga diberi pengertian lain, yaitu dasar ditaatinya hukum. Pentaatan manusia terhadap hukum ini kemudian dikaji dari sudut normatif sebagai landasan mengikatnya hukum.
Mengikatnya hukum Dalam Perspektif Marxian
Konsepsi hukum sebagai perwujudan kekuasaan sebagaimana yang diutarakan oleh Hobbes berperan penting dalam pemikiran Marx, agaknya Marx memang terpengaruh dengan filsuf materialis inggris ini.[2] Marx dan Engels dan juga seluruh gerakan Marxian memandang hukum sebagai bagian dari superstruktur ideologi yang mengemuka di atas realitas material sarana penguasaan produksi, karenanya hukum tidak berorientasi pada keadilan, tetapi merupakan sarana dominasi dan piranti para pengeksploitasi yang menggunakannya sesuai kepentingan kelas mereka. Dalam Communist Manifesto (1847) Marx dan Engels menjelaskan negara sebagai sebuah komite pelaksana kepentingan kaum borjuis.
Marx dan Engelss mendasarkan argumentasi mereka pada sebuah kepemilikan moda produksi manusia secara individu dan ini berkiatan erat dengan perkembangan filsafat hukum, yaitu dengan adanya pandangan Bodin, Althusius, Grotius, hingga Locke yang menyatakan bahwa kepemilikan pribadi tidak dapat diganggu gugat, demikian pandangan ini dikembangkan oleh Marx dengan substansi bahwa orang yang empunyai hak kepemilikan terbesar adalah orang yang bebas dan mendominasi kelas. Hukum hanyalah alat untuk melanggengkan kepemilikan dan dominasi.
Paham Marx dan Engels terhadap hukum tidak demikian penting untuk ada pada masyarakat nir-kelas yang mereka citakan, karena dalam masyarakat nir-kelas tiadalah suatu dominasi sehingga hukum tidak mengikat. Pandangan ini kemudian dapat dijadikan acuan bahwa hukum mengikat karena adanya dominasi moda produksi dari kaum borjuis terhadap kaum proletar, hukum mengikat untuk melindungi dominasi kaum borjuis, jika ini dikomparasikan dengan realita yang ada di Indonesia, agaknya terdapat kecenderungan untuk mengatak bahwa hal ini tepat, utamanya di zaman orde baru ketika hukum dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan dengan adanya tebang pilih.
Lebih lanjut Engels dan Marx menyatakan;
”cara produksi kapitalis kian mengubah mayoritas penduduk menjadi kaum proletar, di samping itu ia juga menciptakan kekuatan yang dengan resiko mengalami kehancurannya sendiri, dipaksa untuk melakukan revolusi. Selain mendorong kian dipercepatnya transformasi pada sebagian besar sarana produksi, yang sudah diisolasikan, menjadi milik negara, ia menunjukkan sendiri cara untuk melakukan revolusi ini. Kaum proletar merebut kekuasaan politik dan mengubah sarana produksi menjadi milik negara”.[3]
Pernyataan demikian secara tersirat memberikan arti bahwa nantinya akan terjadi revolusi yang dilakukan oleh kaum proletar sebagai akibat adanya dominasi dari kaum borjuis yang utamanya di bidang hukum. Kaum proletar akan merasa jengah dan marah, kemudian bersatu membentuk revolusi yang pada kahirnya akan menciptakan diktator proletariat. Dalam tahap final (masyarakat nir-kelas) kebebasan adalah hal utama, namun bukan dominasi akan tetapi persamaan yang diutamakan.
Pastinya dari pandangan Marx dan Engels, hukum itu berlaku mengikat karena hukum merupakan alat dominasi dari kaum borjuis untuk melanggengkan kekuasaannya. Dengan demikian berdasarkan perspektif Marxian, hukum berlaku mengikat dikarenakan hukum adalah alat kaum borjuis untuk mendominasi kaum proletar dan melanggengkan kekuasaannya, hukum itu kemudian mengikat karena kaum borjuis juga membentuk sistem pemaksa dalam hukum.
Rujukan :
Erwin, Rudy. 1979. Tanya Jawab Filsafat Hukum.cetakan Ke-3. Jakarta : Aksara Baru.
Friedrich, Carl Joahim.2008. Filsafat Hukum: Perspektif Historis. Cetakan Ke-2. Bandung : Nusamedia. Ed: Raisul Muttaqien.
Kelsen, Hans.2007.Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung : Nusamedia. Ed : Raisul Muttaqien
Leyh, Gregory. 2008.Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori, dan Praktik. Bandung: Nusamedia. Ed: M.Khozim
Nietzsche, Friedrich Wilhelm.2002.Beyond Good and Evil : Prelude Menuju Filsafat Masa Depan. Yogyakarta ; Ikon Teralitera
Tidak ada komentar:
Posting Komentar